JK: Banyak Dalang dalam Pembelian Pesawat China

PestaBaca.info – Jakarta, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan masalah pembelian pesawat MA-60 buatan China oleh PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) melibatkan banyak pihak yang berkepentingan. Ia menyebut istilah orang-orang yang memuluskan pembelian pesawat tersebut sebagai dalang. "Dalangnya banyak, dalangnya, banyak dalangnya," katanya saat ditemui di kediamannya, Jl Brawijaya, Senin malam (6/6/2011).

Menurut JK dibelinya pesawat MA-60 oleh Merpati atas persetujuan kredit oleh pemerintah tak terlepas dari begitu agresifnya China menawarkan produk mereka dengan berbagai kemudahan. Selain itu, adanya campur tangan para 'agen' di dalam negeri ikut menentukan lolosnya pembelian tersebut.

Ia menggambarkan, adanya ancaman China terkait kelanjutan proyek listrik 10.000 MW terkait rencana pembatalan pembelian MA-60 buatan Xian Aircraft tak seluruhnya benar. Pada waktu itu, pihak China hanya keberatan dengan bunga kredit pinjaman proyek 10.000 MW kepada PLN yang dianggap masih rendah.

Namun di dalam negeri, masalah itu dihembuskan bahwa seolah-olah pemerintah China tak setuju dengan proyek 10.000 MW karena rencana pembelian MA-60 akan dibatalkan oleh Indonesia. "Mungkin agen-agen di Indonesia lah yang mengatakan kalau China tak setuju-setuju, cuma yang diminta bunganya naik. Jadi Agennya macam-macam lah," katanya.

Terlepas dari agen-agen tadi, menurutnya pada waktu itu pembelian MA-60 semenjak adanya persetujuan menteri keuangan 5 Agustus 2008 hingga proses realisasi pengiriman pesawat dipimpin oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu sebagai ketua tim negosiasi Indonesia dengan China. Posisi Mari tercatat sebagai pihak yang terakhir melakukan perundingan bersama Merpati.

"Justru tim perundingnya Mari (mendag), Mari menyebut menteri keuangan, tapi menurut Said Didu Mari yang berundingan dengan (bersama) Merpati," katanya.

JK juga mengatakan sampai saat ini ia pun tak tahu latar belakang terjadi penandatangan persetujuan self agreement yang begitu berani antara menteri keuangan melalui dirjen pengelolaan utang (surat kuasa) dengan pemerintah China tanggal 5 Agustus 2008. Pasalnya, semenjak itu posisi Indonesia sulit berkutik untuk lepas dari skenario pembelian MA-60 yang sejak awal ia tolak. "Itu lah yang jadi masalah siapa yang mengatur semua ini," katanya.

"Ketika menteri keuangan teken, disitu mulai bermasalah. Saya tanya Ani (Sri Mulyani), Ani juga bingung kalau ditanya, tanya dirjen saja. Ibu Ani bikin surat kuasa katanya," katanya. Seperti diketahui, masalah pembelian pesawat China oleh Merpati kini menuai permasalahan setelah terjadinya kecelakaan di Papua. Pembelian pesawat China itu juga diduga banyak terjadi penyimpangan. (hen/qom)

[detikfinance.com]